Koperasi Pertambangan Merah Putih Minta Presiden Evaluasi Direksi PT Antam UBPN Konawe Utara

KENDARI, DEWAN.ID – Ketidakmampuan Direksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara dalam menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo Subianto terkait pemberdayaan masyarakat lokal di sektor pertambangan menuai kritik keras.

Hal tersebut datang dari Koperasi Pertambangan Merah Putih Konawe Utara yang menilai Antam gagal menghadirkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di lingkar tambang Bumi Oheo.

Alih-alih mengadopsi skema pelibatan kontraktor dan masyarakat lokal sebagaimana yang lebih dahulu diterapkan PT Timah di Bangka Belitung, PT Antam UBPN Konawe Utara justru memilih menjalin kerja sama antar-BUMN.

Langkah ini dinilai bertentangan dengan arahan pemerintah yang menekankan pentingnya keberpihakan terhadap sumber daya lokal dalam pengelolaan wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sekretaris Koperasi Pertambangan Merah Putih Konawe Utara, Muhamad Ikram Pelesa, mempertanyakan kontribusi riil PT Antam bagi daerah.

Menurutnya, kehadiran BUMN tambang tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kontribusi apa yang sudah diberikan PT Antam kepada masyarakat Konawe Utara selain janji pembangunan smelter? Justru kontribusi pemilik IUP swasta terlihat lebih nyata dibandingkan BUMN. Kondisi ini mencoreng wajah pemerintah, padahal sumber daya lokal sangat layak dilibatkan sebagai mitra strategis,” ujar Ikram dalam rilis resminya, Minggu (21/12/2025).

Ia juga menyoroti besarnya luasan konsesi IUP PT Antam Tbk di Konawe Utara yang mencapai 23.133 hektare. Namun, luasan tersebut dinilai mubazir karena belum mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

“Dengan luasan puluhan ribu hektare, PT Antam seharusnya mampu berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan negara, menyerap tenaga kerja, serta menggerakkan ekonomi masyarakat Konawe Utara, “ungkapnya

“Faktanya, Antam justru mengabaikan sumber daya lokal dan tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo tentang pemberdayaan kontraktor lokal, “tambah Ikram.

Selain mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Direksi PT Antam UBPN Konawe Utara, Ikram yang juga mantan Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi, Migas, dan Minerba mengusulkan agar pemerintah menyusutkan luasan konsesi IUP PT Antam.

Menurutnya, langkah tersebut perlu diambil agar wilayah tambang lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

“Kami menilai luasan konsesi PT Antam sangat tidak sebanding dengan produktivitasnya. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk menciutkan IUP tersebut dan menyerahkannya kepada koperasi atau pihak swasta yang lebih mampu mengoptimalkan produksi, meningkatkan pendapatan negara, serta membuka lapangan kerja,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ikram menilai pengelolaan PT Antam UBPN Konawe Utara saat ini layak dievaluasi total sebagai bentuk implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pelibatan sumber daya lokal dalam pengelolaan pertambangan.

“Kami bahkan mengusulkan kepada pemerintah agar mencopot Direksi PT Antam UBPN Konawe Utara demi memastikan kesejahteraan masyarakat Konawe Utara benar-benar menjadi prioritas,” pungkasnya. (red)