Lalu Hadrian Irfani: Kasus Kekerasan Sekolah Bukti Sistem Pendidikan Perlu Dibedah

JAKARTA, DEWAN.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, menilai maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi sepanjang tahun 2025 menjadi bukti bahwa sistem pendidikan nasional perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia menyebut, lebih dari 1.000 kasus kekerasan yang tercatat sepanjang tahun lalu tidak bisa dipandang sebagai peristiwa insidental semata, melainkan sebagai indikasi adanya persoalan struktural dalam praktik pendidikan.

“Kalau jumlahnya sudah lebih dari seribu kasus, ini bukan lagi kejadian sporadis. Ini menandakan ada masalah dalam sistem pendidikan kita yang harus dibedah secara serius,” ujar Lalu Hadrian, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan humanis justru masih diwarnai kekerasan verbal maupun fisik. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan tujuan utama pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia.

“Pendidikan itu bukan sekadar transfer ilmu, tapi pembentukan karakter dan peradaban. Kalau kekerasan masih marak, berarti ada yang melenceng dalam praktiknya,” tegas politisi PKB asal Dapil NTB II itu.

Lalu Hadrian juga menyoroti kasus-kasus kekerasan yang melibatkan guru dan siswa, termasuk peristiwa di sebuah SMK di Jambi. Menurutnya, konflik tersebut mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap relasi edukatif yang seharusnya dibangun atas dasar keteladanan dan dialog.

Ia menambahkan, fenomena guru membawa senjata tajam ke sekolah merupakan bentuk ekstrem dari kegagalan sistem dalam membentuk etika dan profesionalisme pendidik.

“Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar pendidikan tidak tertanam dengan baik, baik pada pendidik maupun peserta didik,” ujarnya.

Ketua DPW PKB NTB itu menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem pembinaan guru, penguatan pendidikan karakter, hingga penegakan disiplin di lingkungan sekolah.

“Kalau ingin pendidikan kita maju, maka kekerasan harus diberantas dari akarnya. Sistemnya harus diperbaiki, bukan hanya gejalanya,” pungkas Lalu Hadrian.

Ia berharap, pemerintah bersama DPR RI dapat menjadikan maraknya kekerasan di dunia pendidikan sebagai momentum untuk melakukan reformasi kebijakan pendidikan agar lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan karakter (*)