Adela Kanasya Adies Soroti Ketimpangan Perpustakaan, Minta Literasi Merata
Kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Jawa tImur pada Kamis (20/08) JAKARTA, DEWAN.ID – Ketimpangan distribusi perpustakaan menjadi salah satu tantangan yang harus segera diatasi dalam upaya meningkatkan kualitas literasi masyarakat Indonesia. Akses terhadap buku dan layanan perpustakaan dinilai belum merata, terutama di luar Pulau Jawa dan wilayah 3T.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adela Kanasya Adies, meminta pemerintah memperkuat pemerataan pembangunan perpustakaan agar peningkatan literasi tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah tertentu.
Menurut Adela, keberadaan sarana literasi harus diikuti dengan distribusi yang lebih adil sehingga masyarakat di daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bahan bacaan dan layanan perpustakaan berkualitas.
Mayoritas Perpustakaan Masih Terkonsentrasi di Jawa
Adela mengungkapkan, hingga 2024 tercatat sekitar 219.415 unit perpustakaan di seluruh Indonesia. Namun, distribusinya masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah.
Sekitar 44,49 persen perpustakaan berada di Pulau Jawa. Sementara itu, jumlah perpustakaan di Papua hanya sekitar 1,21 persen, sedangkan Maluku sekitar 1,78 persen.
Menurut Adela, kesenjangan tersebut menjadi sinyal bahwa pembangunan ekosistem literasi nasional masih membutuhkan perhatian serius.
“Ketimpangan distributif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi nasional juga harus menyasar dan merata ke seluruh perpustakaan daerah, desa/kelurahan, komunitas, serta wilayah 3T,” ujar Adela dalam keterangan tertulisnya.
Ia menilai pemerataan perpustakaan harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan SDM, bukan hanya kebijakan di bidang kebudayaan atau pendidikan.
Akses Buku Berkualitas Harus Diperluas
Menurut Adela, masyarakat di daerah membutuhkan akses yang mudah terhadap buku dan berbagai bahan bacaan berkualitas.
Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan keterjangkauan buku, kualitas koleksi perpustakaan, serta kemampuan perpustakaan dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Untuk dapat meningkatkan literasi generasi muda, diperlukan berbagai dukungan dari berbagai pihak, baik pusat, daerah sampai dengan desa/kelurahan dan masyarakat,” katanya.
Dukungan tersebut, lanjut Adela, mencakup penganggaran, ketersediaan SDM pengelola perpustakaan, buku-buku penopang literasi, pengembangan komunitas baca, serta transformasi perpustakaan.
Wilayah 3T Jangan Tertinggal dalam Literasi
Adela memberikan perhatian khusus terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas literasi.
Ia menilai kesenjangan fasilitas dapat berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kualitas SDM.
Pembangunan perpustakaan di wilayah 3T juga perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat setempat. Model layanan literasi tidak harus selalu menggunakan pendekatan yang sama dengan perpustakaan di perkotaan.
Anggaran Jadi Kunci Pemerataan
Untuk mewujudkan pemerataan tersebut, Adela menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting.
Ia mendorong agar kebutuhan anggaran Perpustakaan Nasional diperhatikan secara memadai sehingga berbagai program pengembangan literasi dapat menjangkau daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.
“Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas literasi dan kualitas SDM generasi muda, diperlukan dukungan anggaran yang memadai bagi Perpustakaan Nasional. Komisi X DPR RI terus berkomitmen mendorong dan berupaya memenuhi kebutuhan anggaran yang memadai tersebut,” tegasnya.
Selain fasilitas, Adela juga mengingatkan pentingnya ketersediaan tenaga perpustakaan yang kompeten. Perpustakaan Nasional mencatat hingga 2026 terdapat 5.565 pustakawan yang telah dinyatakan kompeten melalui sertifikasi.
Menurutnya, peningkatan kompetensi pustakawan harus berjalan seiring dengan pembangunan fasilitas agar perpustakaan benar-benar mampu memberikan layanan berkualitas.
Literasi Harus Jadi Gerakan Bersama
Adela menegaskan peningkatan literasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah, desa atau kelurahan, sekolah, kampus, komunitas, hingga masyarakat harus terlibat dalam membangun budaya membaca.
Ia berharap pemerataan fasilitas dan layanan literasi dapat memperkecil kesenjangan kualitas SDM antarwilayah.
“Dalam rangka meningkatkan literasi bagi generasi muda di Indonesia, diperlukan upaya yang sistematis dan terencana,” pungkasnya.
Dengan pemerataan perpustakaan, penguatan SDM pengelola, dukungan anggaran, serta akses buku yang lebih luas, Adela berharap literasi dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan SDM unggul di seluruh pelosok Indonesia, bukan hanya di wilayah yang memiliki fasilitas pendidikan dan informasi lebih lengkap (red)
Pos terkait
Galeri Pos Sosok
Galeri Pos Ruang Rakyat
Tidak ada komentar